Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mendorong percepatan realisasi anggaran sebagai faktor kunci untuk memastikan keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa sejumlah pekerjaan telah berjalan sejak masa tanggap darurat, sehingga membutuhkan dukungan pendanaan yang segera dicairkan agar tidak terhenti di tengah proses. “Percepatan di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan dan pencairan anggaran. Kami berharap anggaran dapat segera direalisasikan agar pekerjaan yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan,” ujar Menteri PU dalamketerangannya terkait rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (6/4/2026).
Secara keseluruhan, kebutuhan penanganan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025–2028, dengan kebutuhan tahun 2026 sebesar Rp25,40 triliun. Untuk menjaga kesinambungan program, diperlukan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp6,35 triliun pada tahun ini.
Menurut Menteri Dody, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menjaga keberlanjutan pekerjaan di lapangan, termasuk perbaikan jalan, jembatan, serta pembangunan infrastruktur pengendali bencana seperti sabo dam.
Meski demikian, progres penanganan infrastruktur menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai sektor.
Pada sektor air minum, sebanyak 165 dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau sekitar 94 persen telah kembali berfungsi. Sementara itu, seluruh embung terdampak juga telah tertangani.
Di sektor sumber daya air, capaian penanganan mencapai 61 persen untuk kewenangan pusat dan 34 persen di tingkat daerah.
Untuk sektor konektivitas, seluruh ruas jalan nasional dan jembatan nasional terdampak telah kembali fungsional 100 persen. Pada jaringan daerah, sekitar 94 persen jalan dan 67 persen jembatan telah kembali beroperasi.
Sementara pada sektor permukiman, penanganan hunian bagi masyarakat terdampak telah mencapai 93,22 persen, dengan 1.456 unit rumah selesai dibangun dari total 1.545 kepala keluarga terdampak.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 108 unit sabo dam serta melanjutkan program padat karya yang telah menyerap lebih dari 50 ribu tenaga kerja pada 2025.
Kementerian PU menegaskan bahwa koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus diperkuat untuk memastikan seluruh program berjalan selaras dan tepat sasaran.
Dengan percepatan realisasi anggaran, pemerintah optimistis proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas secara normal.
Komentar