Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dedi Prasetyo, dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Komjen Pol. Dedi Prasetyo, menjelaskan, Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026. Personel tersebut ditempatkan di titik strategis untuk mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga Idulfitri.
Selain personel, Polri menyiapkan 2.746 pos pengamanan, terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos ini tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat. “Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Dedi Prasetyo.
Ia menjelaskan, layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan.
Dalam situasi darurat—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda atau Polres terdekat. “Kami ingin memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelas dia.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama saat mobilitas tinggi selama mudik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menambahkan, keberhasilan pengelolaan mudik nasional bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah menyiagakan 386 posko komunikasi dan sekitar 2.700 pos layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.
Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan 110, dan integrasi layanan lintas sektor menandai babak baru manajemen mudik nasional yang responsif. Sistem ini memungkinkan kendala pemudik terdeteksi lebih cepat, diproses real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.
Dengan pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani mudik Lebaran dengan aman, nyaman, dan tenang, serta merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.
.jpeg)
Komentar