Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyambut positif wacana pelibatan provinsi penyangga dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2028 yang rencananya digelar di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Namun, ia menegaskan keputusan resmi tetap menunggu hasil pembahasan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” ujar Erick di Graha Kemenpora, Sabtu (21/2/2026).
Erick mengungkapkan telah bertemu Ketua Umum KONI Marciano Norman dan Sekretaris Jenderal KONI Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma untuk menyinkronkan persiapan PON 2028. Salah satu isu yang dibahas adalah keterbatasan pembangunan venue baru.
Menurut Erick, kondisi fiskal dan hasil evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sejumlah fasilitas olahraga di daerah belum termanfaatkan optimal. Karena itu, pembangunan venue tambahan dinilai tidak memungkinkan.
“Banyak fasilitas yang tidak maksimal, termasuk fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” ujarnya.
Skema Supporting System
Wacana provinsi penyangga muncul sebagai solusi efisiensi. Skemanya, NTT dan NTB tetap menjadi tuan rumah utama, sementara cabang olahraga tertentu dapat digelar di provinsi lain yang memiliki fasilitas memadai.
Erick menyebut pendekatan efisiensi ini juga diterapkan di berbagai negara, termasuk dalam persiapan Olimpiade Brisbane, Australia, guna menghindari pembangunan infrastruktur yang berisiko mangkrak.
Ia menegaskan pentingnya payung hukum sebelum penetapan resmi dilakukan. “Jangan sampai nanti secara audit pemerintahan menjadi isu baru. Saya tunggu keputusan KONI dulu,” katanya.
Dengan model kolaboratif tersebut, pemerintah berharap PON 2028 tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran daerah, sekaligus memastikan fasilitas olahraga yang ada dimanfaatkan secara maksimal.
Komentar