.jpeg)
Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengajak analis kebijakan membangun jejaring kolaboratif lintas sektor guna memperkuat kualitas penyusunan kebijakan publik berbasis bukti atau evidence based policy.
“Sekarang ini analis kebijakan menjadi jabatan fungsional yang paling banyak, dalam data kita itu sekitar 9.000 analis kebijakan yang dari provinsi dan kabupaten, dengan demikian komunikasi sesama analis kebijakan ini harus kita tingkatkan untuk menumbuhkan rasa yang sama sehingga sensitivitas terhadap permasalahan yang ada dapat tumbuh dalam satu komunitas," kata Yusharto melalui keterangan resmi, usai Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang bekerja sama dengan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) Kemitraan Australia-Indonesia, di Sentul, Bogor, Selasa (20/5/2025).
Yusharto menegaskan, kolaborasi antar analis kebijakan tidak hanya penting untuk pertukaran data dan informasi, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi perspektif dan memperkuat kualitas analisis kebijakan.
Yusharto mengatakan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, maka dari itu analis kebijakan harus aktif terhubung satu sama lain, baik di lingkup pusat maupun daerah. Ini bukan sekadar jejaring teknis, tetapi jejaring pemikiran dan empati terhadap permasalahan publik.
Menurutnya, Kemendagri telah menginisiasi forum komunikasi dan inovasi kebijakan yang harapannya dapat menjadi wadah pembelajaran bersama bagi para analis kebijakan dalam memperkuat kapasitasnya merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis dan aplikatif.
"Sekali lagi kita akan bekerja dalam iklim yang tidak berdiri sendiri, tetapi akan saling mempengaruhi antara satu sistem dengan sistem yang lain yang akan menjadikan rekomendasi dan saran-saran yang kita sampaikan terkait kebijakan publik dapat diterapkan dengan baik," ujarnya.
Ia pun berharap para analis kebijakan tidak hanya menghasilkan policy brief yang berkualitas di atas kertas, tetapi juga mampu mengusulkan solusi yang kontekstual dan berdampak nyata pada masyarakat.
“Mudah-mudahan peserta yang mengikuti (para analis kebijakan) dapat menghasilkan policy brief yang berkualitas bukan hanya di atas kertas karena memenuhi syarat sebagai policy brief semata, tetapi juga dapat diimplementasikan dan bisa mengatasi permasalahan secara kontekstual di tempat kerja atau di daerah kerja para analis kebijakan," ujarnya.
Komentar